PEKANBARU (RP) – Pemerintah Provinsi Riau diminta harus berani mencantumkan hasil scoring hasil nilai tes CPNS yang dilakukan 21 Desember lalu, pada saat pengumuman hasil seleksi CPNS.
‘’Pencantuman scoring ini, dimaksudkan untuk menjawab kerisauan dan juga keraguan akan hasil tes oleh masyarakat akan keberlangsungan tes yang transparan,’’ ungkap anggota DPRD Riau Ayat Cahyadi kepada Riau Pos,Kamis, (30/12).
Menurut Ayat Cahyadi, pengumuman scoring hasil CPNS ini, sudah diusulkan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya seleksi CPNS oleh DPRD. Usulan ini disampaikan mengingat adanya dari pengalaman yang sudah-sudah keraguan akan hasil tes tersebut selalu dikeluhkan masyarakat, artinya yang diterima CPNS itu menggunakan jasa uang pelicin dan dibekingan aparat.
‘’Hal-hal seperti ini yang kita tidak inginkan terjadi, sehingga kita mendorong Pemprov Riau untuk bersikap transaparan dalam mengumumkan hasil tes CPNS yang mencantumkan scornya,’’ kata Ayat Cahyadi.
Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau ini, pada seleksi penerimaan CPNS ini, memang terdengar tudingan yang tidak mengenakkan terhadap proses penerimaan CPNS, dimana tarif untuk kelulusan seseorang untuk diterima CPNS telah disebutkan jumlahnya. Dalam pengakuan Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, yang mendengar kelulusan CPNS menggunakan tarif dari Rp50-150 juta.
‘’Ini yang harus Pemprov tepis tudingan ini, karena dampaknya sangat tidak baik sekali, dan anggota Komisi A DPRD Riau untuk mengawal tes CPNS ini, agar tidak ada terdengar tudingan seperti yang tersiar selama ini,’’ sebut mantan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru ini.
Kendatipun belum bisa memberikan kepastian untuk penerapan sistem scoring dalam mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 menurut Ayat hal itu menimbulkan tanda tanya besar, “Ada apa dengan Pemprov kok tidak berani dan tidak mau mengumumkan scoring hasil tes CPNS,” kata dia menanyakan.
Dalam hal pencatuman scoring hasil pengumuman itu oleh Pemprov Riau sebut dia, hal itu akan berdampak positif, sekaligus menjawab tudingan yang tersebar ke publik bahwa kelulusan CPNS harus menggunakan uang, sehingga prosesi seleksi penerimaan CPNS benar-benar bersih dan transparan dan betul-betul kredibel.
Harus Surat Resmi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsur Yus juga belum bisa memastikan mengumumkan hasil ujian kepada masyarakat.
‘’Saya belum bisa memastikannya. Yang berwenang itu bukannya Tim Independen dalam hal ini Universitas Indonesia. Kalau sudah ada informasi untuk penerapan itu. Baru akan kita sampaikan kepada masyarakat,’’ ujar Sekda kepada Riau Pos di Kantor Gubernur Riau, Kamis (30/12).
Saat ditanyakan mengenai imbauan Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokakasi, Sekda mengaku belum mendapatkan informasinya.
‘’Saya belum tahu, tapi kalau memang itu instruksi Menpan, maka akan diikuti. Namun idealnya itu jangan hanya sebatas opini dari Deputi saja, melainkan harus dengan surat resmi yang dilayangkan ke daerah,’’ papar Wan Syamsir.
Lebih jauh saat dikonfirmasi mengenai sinergitas upaya penerapan sistem scoring dengan meminimalisir kecurigaan publik akan kecurangan dalam penerimaan CPNS, dia mengatakan hal tersebut pada dasarnya sudah terjawab dengan peran tim independen dalam mengawasi dan memeriksa hasil seleksi tertulis CPNS 2010.
Dia menambahkan, yang harus diantisipasi adalah maraknya keberadaan calo yang menjanjikan kelulusan menjelang hasil seleksi ujian CPNS diumumkan.
Untuk itu dia meminta masyarakat jangan mudah percaya dengan janji yang disampaikan para calo untuk dapat meluluskan dalam perekrutan aparat pemerintah tersebut.
‘’Kalau bicara tentang CPNS, maka permasalahan yang timbul adalah Calo, Joki dan yang lainnya. Namun dari awal, kita telah mengantisipasi hal yang demikian yang mengimbau CPNS agar tidak terayu dengan calo tersebut. Karena hal tersebut memang sangat sulit untuk dilakukan,’’ tegasnya usai memimpin rapat pengendalian APBD dan APBN 2010 di ruang melati.
Pengumuman hasil ujian tertulis hanya tinggal beberapa hari lagi. Saat ini tahapan penilaian yang dilaksankan Fakultas Teknik Universitas Indoensia (FTUI) masih dilaksanakan.
Kementerian Pendayagunaan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) memerintahkan kepada seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia agar dapat menampilkan seluruh hasil scoring LJK CPNS 2010 berdasarkan rangking. Hal ini dilakukan agar transparansi penerimaan dilaksanakan secara jelas. (*3/rio/eko)Posted by admin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar